Profil

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

  1. Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
  3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Badan

Tugas

  1. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan asset daerah

Fungsi

a.

Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan keuangan daerah;

b.

Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset daerah;

c.

Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;

d.

Penyusunan prioritas dan plafon anggaran (PPA) berkoordinasi dengan badan perencanaan pembangunan daerah;

e.

Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

f.

Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

g.

Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

h.

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

i.

Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

j.

Pengendalian pelaksanaan APBD;

k.

Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

l.

Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

m.

Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

n.

Penyimpanan uang daerah;

o.

Penetapan Surat Penyediaan Dana;

p.

Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;

q.

Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

r.

Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

s.

Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

t.

Pengelolaan utang dan piutang daerah;

u.

Penagihan piutang daerah termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial;

v.

Pelaksanaan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah;

w.

Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;

x.

Penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

y.

Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

z..

Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pengelolaan keuangan;

aa..

Fasilitas pengembangan kerjasama keuangan;

ab..

Penelitian pengembangan keuangan daerah;

a.c.

Pengelolaan aset daerah yang tidak dalam enggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;

ad.

Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penghapusan barang daerah yang tidak diserahkan kepada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah tertentu;

ae.

Penyusunan harga satuan barang;

af.

Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi;

ag.

Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;

ah.

Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasaran dan sarana kerja;

ai.

Pemberian dukungan teknis dan administrative kepada masyarakat dan perangkat daerah;

aj.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan badan pengelola keuangan daerah; dan         

ak.

Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

VISI, MISI, TUJUAN, DAN

SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi BPKAD Provinsi DKI Jakarta

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta visi dan misi Gubernur yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, maka visi BPKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan,  Akuntabel, Responsif,Partisipatif dan Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Jakarta”

Pernyataan visi tersebut mengandung rumusan yang hendak diwujudkan oleh pemerintah saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan, yakni menjadikan BPKAD sebagai lembaga yang profesional dalam mengelola keuangan dan aset daerah, yaitu dalam arti :

  1. Transparan

    Terbuka, baik dalam proses penyusunan rencana keuangan maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

  2. Akuntabel

    Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

  3. Responsif

    Menerima dengan baik berbagai masukan yang diberikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Dareah (UKPD), serta menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan, baik dalam perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan keuangan daerah.

  4. Partisipatif

    Membuka kesempatan kepada pihak yang berkepentingan, terutama SKPD/UKPD, untuk turut serta dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

  5. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Jakarta

    Peran serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jakarta, dengan berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan administrasi keuangan dan aset secara sistematis, mudah dan tepat waktu kepada seluruh SKPD/UKPD dan meningkatkan kepercayaan kepada masysrskat terhadap pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Daerah dengan tetap mentaati prosedur dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Misi BPKAD Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

  1. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka terwujudnya “Good Governance” (Tata Kelola Pemerintah yang baik).
  2. Terlaksananya Pengelolaan Aset secara administrasi maupun fisik untuk menunjang terwujudnya akuntabilitas inventarisasi aset daerah.
  3. Terlaksananya sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk terwujudnya pelayanan kepada SKPD/UKPD dan masyarakat yang cepat dan akurat mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
  4. Terlaksananya penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBD yang transparan, akuntabel dan partisipatif untuk terwujudnya APBD yang efektif dan efisien serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jakarta.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Provinsi DKI Jakarta

Tujuan yang Akan Dicapai oleh BPKAD

Tujuan yang akan dicapai atas visi dan misi diatas adalah :

  1. Terwujudnya  peningkatan pelaksanaan fungsi kelembagaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Terwujudnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. Terwujudnya pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Terwujudnya pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku; dan
  6. Terwujudnya peningkatan kinerja dan profesionalisme SDM.
  7. Terwujudnya tertib administrasi bukti kepemilikan aset Pemerintah Daerah.
  8. Terwujudnya pengemanan aset secara administrasi dan fisik aset milik Pemerintah Daerah.

Sasaran yang Ingin Dicapai

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini BPKAD Provinsi DKI Jakarta dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkuntan.

Dengan demikiansasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2013-2017 yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKAD Provinsi DKI Jakarta meliputi :

  1. Meningkatnya peraturan pembiayaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. Meningkatnya dan berfungsinya mekanisme penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD/UKPD pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM SKPD/UKPD pengelolaan keuangan  dan aset daerah;
  5. Meningkatnya penyusunan laporan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Meningkatnya tertib administrasi penataan aset millik Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.