Pemprov DKI Sepakati Komitmen Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi

Komitmen Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di DKI Ditantangani

(Foto : Reza Hapiz / Beritajakarta.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/10), menandatangani komitmen program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kesepakatan kerja sama dan koordinasi pencegahan korupsi sebenarnya sudah dilakukan pemprov dengan Deputi Pencegahan KPK sejak tiga bulan lalu.  

"Kita sebagai pejabat negara memiliki komitmen membangun pemerintahan yang kuat," katanya, Rabu (4/10).

Dijelaskan Djarot, hingga saat ini pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai upaya pembenahan layanan dan penggaran dengan menggunakan sistem elektronik. Sehingga, seluruh pengelolaaan pemerintahan bisa dipantau masyarakat dan meminimalisir tindakan korupsi.

Di bidang perencanaan dan penganggaran, lanjut Djarot, DKI sudah menerapkan aplikasi e-musrenbang, e-budgeting hingga e-katalog. Sedangkan di bidang pelayanan, DKI sudah merintis Pelayan Terpadu Satu Pintu (PSTP) sebagai sentra layanan perizinan.

"Termasuk pengelolaan keuangan kita sudah gunakan sistem cashless. Kita harus pastikan karena dana dari masyarakat harus dipergunakan sebaik-baiknya dan tidak dikorupsi," tegasnya.

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menambahkan, dengan penandatanganan kesepakatan ini pihaknya berharap lebih meningkatkan kerjasama sehingga bisa mengedepankan aspek pencegahan dibanding penindakan.

Dia mengungkapkan, dari hasil kerja sama dengan Pemprov DKI selama tiga bulan, pihaknya mendapati sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.

"Kita akan lakukan perbaikan bersama agar sistem di Jakarta bisa menjadi role model bagi pemerintah daerah lain," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.id/re...