F A Q


Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Bentuk Pemanfaatan ada 5 yaitu berupa : 1. Sewa; 2. Pinjam Pakai; 3. Kerja Sama Pemanfaatan; 4. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Dengan cara mengakses smart city.jakarta.go.id dan Website bpkad.jakarta.go.id atau dapat datang langsung helpdesk pemanfaatna aset di Gedung Balaikota DKI Jakarta Blok G, Lantai 14 (Klinik Aset).
a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Swasta; d. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan / negara; dan e. Badan hukum lainnya.
Bisa, sesuai dengan mitra sewa swasta
Yang dimaksud badan hukum lainnya, yaitu : a. Bank Indonesia; b. Lembaga Penjamin Simpanan; c. badan hukum yang dimiliki negara; dan d. badan hukum internasional/asing.
Objek sewa, meliputi : 1. Tanah dan/atau bangunan; 2. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna; dan 3. Selain tanah dan/atau bangunan.
Objek sewa barang milik daerah yang akan disewakan layak dan berada dalam kondisi baik.
Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian dan dapat diperpanjang
Sewa bisa dilakukan per tahun atau pun per bulan (berdasarkan perioditas sewa)
Perhitungan tarif sewa dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah
Untuk perhitungan tarif sewa sama/tetap dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah namun untuk besaran tarif sewanya tidak sama antara kegiatan sosial dengan kegiatan bisnis. Besaran tarif sewa dilakukan dengan mengalikan faktor sewa.
Evaluasi besaran sewa untuk sewa tahun berikutnya dilakukan atas pertimbangan : 1. Faktor perubahan biaya nilai sewa pada perjanjian sebelumnya atau sedang berjalan; 2. Terjadinya inflasi tahun sebelumnya, perubahan suku bunga berjalan, perubahan kurs; dan 3. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Faktor penyesuai sewa, meliputi : a. jenis kegiatan usaha penyewa; b. bentuk kelembagaan penyewa; dan c. perioditas sewa.
Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) Kegiatan bisnis; 2) Kegiatan non bisnis; dan 3) Kegiatan sosial
Kegiatan bisnis, terdiri-dari : a. perdagangan; b. jasa; dan c. industri.
Kegiatan non bisnis, terdiri-dari : a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immaterial; b. penyelenggaraan pendidikan nasional; c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna; dan d. Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
Kegiatan sosial, terdiri-dari : a. pelayanan kepentingan umum yang tdk memungut dan tidak ada potensi untuk mencari keuntungan; b. kegiatan sosial; c. kegiatan keagamaan; d. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan e. Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.
Bentuk Kelembagaan Penyewa dibagi 3 Kategori : Kategori I (Swasta, BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara dan Lembaga Pendidikan Asing); Kategori II (Yayasan, Koperasi, Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Pendidikan Non Formal); Kategori III (Lembaga Sosial, Lembaga Kemanusiaan, Lembaga Keagamaan dan Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara)
Besaran faktor penyesuai sewa untuk usaha bisnis sebesar 100 % (seratus persen).
Besaran faktor penyesuai sewa untuk non bisnis dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu : a. kategori I sebesar 50 % (lima puluh persen); b. kategori II sebesar 40 % (empat puluh persen); dan c. kategori III sebesar 30 % (tiga puluh persen).
Besaran faktor penyesuai sewa untuk kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut : a. kategori I sebesar 10 % (sepuluh persen); b. kategori II sebesar 5 % (lima persen); dan c. kategori III sebesar 5 % (lima persen).
Calon Penyewa mengajukan surat permohonan sewa disertai dokumen pendukung kepada Gubernur melalui Pengelola
Calon Penyewa mengajukan surat permohonan sewa disertai dokumen pendukung kepada Pengelola melalui Pengguna
1) pernyataan bahwa calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha; 2) pernyataan kesediaan untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan 3) data Barang Milik Daerah yang akan disewa
1) fotocopy KTP; 2) fotocopy NPWP; 3) fotocopy SIUP; dan 4) data lainnya.
Tata cara usulan perpanjangan sewa dilaksanakan sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.
untuk jangka waktu sewa lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, permohonan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.
Uang sewa harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah
Pembayaran uang sewa tidak bisa diangsur/dicicil namun dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.
Penyewa wajib melakukan pengamanan atas objek sewa untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Penyewa juga wajib mengasuransikan obyek sewa serta penyewa dilarang menggunakan barang milik daerah yang disewakan untuk peruntukan selain dari yang telah ditetapkan Pengelola/Pengguna sesuai perjanjian.
Penyewa wajib mengganti barang yang disewakan dengan barang yang sejenis.
Penggantian barang milik daerah yang hilang paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
Yang menentukan besaran biaya perbaikan (ganti rugi) ditetapkan oleh Pengelola dengan persetujuan Gubernur.
Pembayaran biaya perbaikan/penggantian dilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan.
Penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola/Pengguna dengan penyewa apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar (force majeur).

PENGUNJUNG KLINIK
Hari ini :
Satu Minggu ini : 17
Satu Bulan ini : 36
Total Pengunjung : 370

© copy right bpkad dki all reserve 2016 - design by dinesh consultant